Sunday, 5 April 2009

Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DARI SUDUT CIRI, SUBJEK, SUMBER DAN DASAR HUKUM EKONOMI
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Semester Genap 2008/2009
OLEH :
MONIQUE FRP 0710113163
KELAS B
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009
Dilihat dari sudut ciri atau karakteristik hukum ekonomi, Undang-undang Kepariwisataan memenuhi ciri atau karakteristik tersebut diantaranya,
1.Mencakup hukum publik dan hukum privat
Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan yakni mencakup perbuatan pemerintah dan perbuatan masyarakat sebagai individu. Perbuatan hukum publik di bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah misalnya pembangunan industri pariwisata seperti telah dijelaskan pada penjelasan pasal 7, pemerintah melayani prosedur pelayanan pendaftaran usaha pariwisata yang sederhana, teknis, administratif yang mudah sehingga dapat tercapai penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini diatur dalam penjelasan pasal 15 ayat 2. Selain itu mengenai pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar seperti yang diatur dalam pasal 20. Sedangkan perbuatan hukum privat di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah misalnya pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang kepariwisataan sebagaimana diatur dalam pasal 31.
2.Hukum ekonomi mencakup lebih luas dari hukum perdata dan hukum dagang karena terdapat unsur publik yang harus diatur. Ini dapat dilihat pada pasal 62 dan 63 mengenai sanksi administratif dari pemerintah dan pada bab XV mengenai ketentuan pidana. Pasal 11 menjelaskan mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kepariwisataan yang merupakan perbuatan hukum privat akan tetapi tujuannya untuk mendukung pembangunan kepariwisataan yang memenuhi unsur publik yang dilakukan oleh pemerintah.
3.Merupakan perpaduan dari bidang: hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum internasional, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara.
Dalam hukum ekonomi terdapat sanksi dalam hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Sanksi dalam hukum pidana diatur dalam bab XV ketentuan pidana, ketentuan hukum administratif diatur pada bab XIV pasal 62 dan 63, sedangkan ketentuan sanksi dalam hukum perdata tidak diatur dalam satu bab secara khusus akan tetapi dapat dilihat pada beberapa pasal, diantaranya pasal 16 yang menjelaskan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 15.
4.Bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan transnasional.
Maksud interdisipliner adalah bahwa hukum ekonomi tidak hanya mencakup satu bidang hukum saja, tetapi mencakup beberapa hukum lain. Misalnya hukum perdata, hukum dagang, pidana, hukum internasional, hukum tata negara dan hukum administrasi. Salah satu contoh hubungan tersebut dapat dilihat pada pasal 14 yang menunjukkan hubungan hukum ekonomi dengan hukum dagang karena pasal ini menjelaskan mengenai usaha-usaha pariwisata. Kemudian pasal 17 juga menunjukkan adanya hubungan hukum ekonomi dengan hukum dagang yakni kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata.
Maksud dari multidisipliner adalah bahwa masih dibutuhkannya landasan ilmu yang lain, hal ini dapat dilihat pada pasal 11 yang menjelaskan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan. Dalam pelaksanaan ketentuan ini sudah jelas bahwa dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan itu membutuhkan ilmu yang lain.
Maksud dari transnasional adalah bahwa hukum ekonomi tidak bisa terlepas dari unsur asing dan melintasi batas negara. Ini dapat dilihat pada pasal 10 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan. Ini menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa terlepas dari hubungan lintas batas negara.
5.Mengatur secara terinci
Maksudnya hukum ekonomi tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan saja, tapi akan dibuat peraturan pelaksana yang lain, bahkan aturan teknisnya juga. Misalnya dalam bidang kepariwisataan, selain disusun Undang-Undang No.10 tahun 2009 pemerintah juga membuat peraturan pelaksanaan yang lain.
6.Menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan umum
Maksudnya di sini adalah agar kepentingan individu dan kepentingan umum juga tidak dilanggar sehingga dapat berjalan bersama-sama. Hal ini dapat dilihat pada babVII pasal 18 sampai dengan pasal 27 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pemerintah dan atau pemerintah daerah, setiap orang, setiap wisatawan, setiap pengusaha pariwisata serta larangan kepada setiap orang untuk merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
Subyek hukum ekonomi yang ada dalam Undang-Undang Kepariwisataan antara lain:
1.Pemerintah
Dapat dilihat pada bab I pasal 1 angka 13, 14, dan 15 terdapat pengertian pemerintah pusat, pemerintah daerah dan menteri. Selanjutnya pada bab IV pasal 10 dan 11 menjelaskan mengenai pengembangan yang mendukung pembangunan kepariwisataan dilakukan antara pemerintah dan pemerintah daerah serta antara pemerintah dengan lembaga yang terkait dengan kepariwisataan. Pasal 13 angka 3 juga menjelaskan bahwa kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 15, 16, dan 17 menjelaskan mengenai tugas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam usaha pariwisata. Pasal 18 menjelaskan mengenai hak pemerintah dan pemerintah daerah pasal 23, pasal 28 menjelaskan mengenai wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam kegiatan kepariwisataan. Pasal 36 menjelaskan mengenai pemerintah memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata indonesia dan pasal 43 mengenai pembentukan badan promosi pariwisata daerah. Pasal 52, pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan SDM pariwisata. Pasal 57 menjelaskan bahwa pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat.
2.Pelaku usaha
Dapat dilihat pada bab I pasal 1 angka 8 mengenai pengertian pengusaha pariwisata. Kemudian pada bab VI mengenai usaha pariwisata juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 15. Dan ditekankan lagi pada pasal 26 mengenai kewajiban-kewajiban lain daripada pengusaha pariwisata. Sedangkan mengenai hak pengusaha pariwisata diatur dalam pasal 22. Pasal 56 juga menjelaskan bahwa pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Masyarakat/konsumen
Dapat dilihat pada pasal 19 dan 20 mengenai hak masyarakat yang pada undang-undang ini disebut sebagai setiap orang dan setiap wisatawan. Sedangkan mengenai kewajibannya diatur dalam pasal 24 dan 25 serta larangannya pada pasal 27.
4. Non Government Organization/ Lembaga Swadaya Masyarakat
Dalam Undang-Undang Kepariwisataan menjelaskan bahwa di bidang kepariwisataan terdapat pula lembaga swasta dan bersifat mandiri yang bertugas meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah dan mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Lembaga tersebut adalah Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibukota negara dan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini diatur pada bab IX pasal 33 sampai dengan pasal 49. Selain itu terdapat pula satu wadah yang mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif yakni Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, terdiri atas pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata. Hal ini diatur secara khusus pada pada bab XI pasal 50 dan 51.
Undang-undang kepariwisataan merupakan salah sumber hukum ekonomi yang berupa perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 yang sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum ekonomi yang ada dalam Undang-undang kepariwisataan dapat dilihat pada konsideransnya yakni pada dasar menimbang dan dasar mengingat. Pada dasar menimbang telah dijelaskan bahwa fungsi dari kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ditegaskan pula dalam dasar mengingat pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945.

No comments:

Post a Comment