Sunday, 25 January 2009

AKTA PPAT OTENTIK KAH?

January 25, 2009 0 Comments

Dalam rubrik Nasional yang menguraikan PPAT Sejarah, Tugas dan Kewenangannya (Renvoi, nomor 8.44.IV, tanggal 3 Januari 2007) yang merupakan rangkaian dari pendapat Prof. Boedi Harsono, S.H. salah seorang pakar Hukum Agraria Indonesia, yang dalam kesimpulannya bahwa akta PPAT memenuhi syarat sebagai akta otentik yang ditentukan dalam Pasal 1868 BW.

Saya ingin mengkaji kembali apakah betul akta PPAT telah memenuhi syarat sebagai akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 BW termasuk akta otentik?? Untuk menentukan apakah akta PPAT akta otentik atau bukan akan mengunakan parameter ketentuan Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris atau PPAT), dan Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 1868 BW, bahwa : eene authentieke acte is de zoodanige welke in den wettelijke vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied.

Dengan demikian ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai akta otentik sebagai berikut:

akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.

akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (wet), Pejabat Umum oleh? atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum. Akta yang dibuat oleh (door) Pejabat Umum, disebut Akta Relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian dari Pejabat Umum yang dilihat dan disaksikan Pejabat Umum sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta otentik. Dan Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Pejabat Umum, dalam praktek disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Pejabat Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik.Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atu kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Pejabat Umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak Pejabat Umum dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Pejabat Umum diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta otentik, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Pejabat Umum atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Pejabat Umum.Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta otentik, dalam hal ini tidak berarti Pejabat Umum sebagai pelaku dari akta tersebut, Pejabat Umum tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Pejabat Umum seperti itu, sehingga jika suatu akta otentik dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Pejabat Umum bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Pejabat Umum sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Pejabat Umum sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, maka hal tersebut telah mencederai akta otentik dan institusi Pejabat Umum yang tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengenai kedudukan akta otentik dan Pejabat Umum di Indonesia. Dalam tataran hukum yang benar mengenai akta otentik, jika suatu akta otentik dipermasalahkan oleh para pihak, maka : (1). para pihak datang kembali ke Pejabat Umum untuk membuat pembatalan atas tersebut, dan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut. (2). jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta otentik yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan? Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Pejabat Umum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Pejabat Umum yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta otentik tersebut. Dalam kedua posisi tersebut, penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Pejabat Umum, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta otentik.

Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (wet). Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum dalam bentuk yang sudan ditentukan dalam Undang-undang. Dalam hal ini Undang-undang harus diartikan sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Ketika kepada para Notaris masih diberlakukan Peraturan Jabatan Notaris (PJN), masih diragukan apakah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang ? Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860 : 3), dan Reglement ini berasal dari Wet op het Notarisambt (1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkan menjadi PJN. Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk Reglement, hal tersebut tidak dimasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk Reglement, dan secara kelembagaan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954, yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. Akta PPAT sampai dengan saat ini belum diatur keberadaannya dalam bentuk undang-undang, tapi hanya dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Pejabat umum oleh? atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang Notaris dan PPAT meliputi 4 (empat) hal, yaitu :(1). Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu; Wewenang Notaris dan PPAT dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas, misalnya PPAT mempunyai wewenang terbatas, yaitu hanya membuat 8 (delapan) jenis akta saja. (2). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pejabat Umum ? Notaris dan PPAT harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui ada keterkaitan semacam itu, sudah tentu tentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotocopy atas indentitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikannya. Ada kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam KTP dan sertifikat bukan orang yang sama, artinya pemilik sertifikat bukan orang yang sesuai dengan KTP, hal ini bisa terjadi (di Indonesia), karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertifikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Dalam kejadian seperti ini bagi Notaris tidak menimbulkan permasalahan apapun, tapi dari segi yang lain Notaris oleh pihak yang berwajib (kepolisian/penyidik) dianggap memberikan kemudahan untuk terjadinya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka hal ini bukan tanggung jawab Notaris, tanggungjawabnya diserahkan kepada para pihak yang menghadap. (3). Pejabat Umum harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu di buat. Pejabat Umum ? Notaris dan PPAT harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu di buat. Baik Notaris & PPAT mempunyai tempat kedudukan dan wilayah kerjanya masing-masing. Misalnya untuk Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan : (a). Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukkanya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat. Contoh Notaris yang berkedudukan di Surabaya, akan membuat akta di Mojokerto, maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Mojokerto.(b). Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.(c). Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus-menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN).Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada Notaris untuk merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta, meskipun bukan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, karena yang dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah jabatannya atau di luar propinsi (Pasal 17 huruf a UUJN), tapi untuk saling menghormati sesama Notaris di kabupaten atau kota lain lebih baik hal seperti itu untuk tidak dilakukan, berikan penjelasan kepada para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya untuk datang menghadap Notaris di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu dapat saja dilakukan, jika di kabupaten atau kota tersebut tidak ada Notaris. Adanya ketentuan tersebut bagi Notaris yang mempunyai tempat kedudukan di kota atau kabupaten dan wilayah kerja propinsi, sebenarnya telah menutup peluang untuk mengambil alih kewenangan PPAT oleh Notaris, karena tempat kedudukan PPAT sesuai dengan tempat kedudukan Kantor Pertanahan Kota atau Kabupaten.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.Pejabat Umum? Notaris dan PPAT harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris dan PPAT yang sedang cuti atau diberhentikan sementara waktu tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Khusus untuk Notaris, dalam Pasal 1 angka 2 UUJN dikenal adanya Pejabat Sementara Notaris, yaitu seseorang yang untuk sementara waktu menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. Ketentuan pasal ini rancu, bahwa seorang Notaris melaksanakan tugas jabatannya, karena masih ada wewenang yang melekat pada dirinya, dengan dengan karena masih ada wewenang, maka Notaris yang bersangkutan dapat mengangkat Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN), sedangkan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara waktu sudah tidak ada wewenang yang melekat pada dirinya, sehingga tidak perlua adanya Pejabat Sementara Notaris. Untuk Notaris yang meninggal dunia atau diberhentikan seharusnya protokol tersebut langsung diserahkan kepada Notaris lain untuk memegang protokolnya, dan untuk Notaris yang diberhentikan sementara, memang yang bersangkutan sedang tidak mempunyai kewenangan untuk sementara waktu, yang suatu saat dapat diangkat kembali yang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUJN.

Berdasarkan uraian di atas, maka akta Pejabat Umum ? Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1868 BW, sehingga akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta Pejabat Umum ? PPAT tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata, khususnya akta PPAT dibuat tidak berdasarkan Undang-undang, tapi hanya berupa aturan hukum setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Dengan demikian akta PPAT bukan sebagai akta otentik, tapi hanya perjanjian biasa setingkat dengan akta dibawah tangan, dari segi fungsi hanya mempunyai pembuktian dengan kualifikasi sebagai surat di bawah tangan, yang penilaian pembuktiannya (jika bermasalah) diserahkan kepada hakim, jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan di pengadilan negeri. Alasan lain bahwa akta PPAT bukan akta otentik, karena para PPAT hanya mengisi formulir/blangko akta (to fill) yang telah disediakan oleh pihak lain, bukan membuat (to make) akta.Berdasarkan aturan hukum yang terakhir tersebut, telah membuka mata kita sebagai PPAT, ternyata secara kelembagaan, dalam hal ini PPAT dan akta PPAT belum mempunyai kedudukan hukum yang kuat, oleh karena itu, jika memang lembaga PPAT masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, (artinya kewenangan PPAT tidak akan diambil alih oleh Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN), maka untuk segera dibuat Undang-undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sunday, 18 January 2009

Memaknai Perbuatan dan Perjanjian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

January 18, 2009 0 Comments
Memaknai Perbuatan dan Perjanjian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat


1. Pedahuluan
Pasal 33 UUD 1945, tampaknya mengandung makna bahwa negara boleh melakukan monopoli. Tapi monopoli ini hanya diperuntukkan bagi negara dalam rangka menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang produksi (dulu di GBHN dikenal dengan sektor) yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu diberikan suatu batasan ruang lingkup dan pengertian yang jelas sehingga kekhawatiran tindakan monopoli yang bukan sektor pemenuhan hajat hidup orang banyak tidak terjadi, misalnya, perusahaan semen, perusahaan terigu, perusahaan gula, dll. (apakah semen, terigu, dan gula merupakan sektor pemenuhan hajat hidup orang banyak?).

Jika Pasal 51 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli) dikaitkan dengan Pasal 33 UUD, apakah dapat diartikan bahwa semua yang mendasarkan pada Pasal 33 UUD tersebut dikecualikan dari larangan monopoli. Jika ya, maka semua turunan dari pelaksanaan Pasal 33 UUD dikompilasi untuk dijadikan rujukan dalam membuat pedoman dan kriteria pengecualian.

Di Indonesia, kebutuhan akan air minum, listrik, minyak, telepon, pos, transportasi, masih dianggap sebagai sektor yang memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Untuk itu, negara masih sebagai pemegang saham terbesar dalam sektor-sektor tersebut. Namun karena perkembangan ekonomi yang global, dan tuntutan persaingan yang sehat, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk berusaha, perusahaan tersebut kemudian dijadikan perusahaan yang go public. Pertamina diberikan kesempatan 5 tahun untuk mengubah perusahaannya menjadi persero dan berdasarkan Undang-undang tentang Migas, penjualan BBM nantinya tidak hanya dilakukan Pertamina, melainkan perusahaan lain dapat menjual BBM (meskipun BBMnya impor dari luar negeri dengan syarat tertentu berdasarkan batasan tarif yang ditentukan pula).

Dengan adanya perkembangan di atas, apakah Pasal 33 UUD 1945 masih perlu dipertahankan, kita tunggu perkembangan ekonomi global berikutnya. Monopoli yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UUD) diartikan sebagai monopoly by law. Di samping itu, kita kenal pula adanya monopoly by nature yakni monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang sesuai dengan pangsa pasar tempat pelaku usaha tumbuh yang didukung pula oleh faktor-faktor yang dominan. Faktor yang dominan ini jika meluas dan global, yang penyebarannya mendunia, misalnya, perusahaan Microsoft, akan menutup kemungkinan daya saing perusahaan lain yang sejenis.

Jenis monopoli yang ketiga adalah monopoly by licence yakni monopoli yang diperoleh melalui perizinan yang biasanya menggunakan pengaruh kekuasaan. Monopoli yang terakhir ini sering mengganggu keseimbangan pasar yang sedang berjalan. Diskriminasi sering timbul dari jenis monopoli ini.

Dalam perjalanan untuk menghambat monopoli di Indonesia, pemerintah telah berusaha untuk mengeluarkan suatu kebijakan, misalnya, adanya sistem “bapak angkat” yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap perusahaan kecil. Juga pernah ada usaha pemerintah dengan menyarankan kepada konglomerat untuk mengalihkan sahamnya ke perusahaan kecil atau koperasi. Namun usaha di atas belum mencapai sasaran karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Sekarang ini telah disahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga ada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang didukung pula oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka selayaknya pelaku usaha telah terikat dengan komitmen yang dituangkan dalam ketiga undang-undang di atas untuk selalu mematuhi norma yang diatur di dalamnya.

2. Praktik Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
Di dalam UU Monopoli, secara garis besar mengatur suatu larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dibagi menjadi dua yakni larangan atas kegiatan tertentu dan larangan atas perjanjian tertentu. Monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pemusatan kekuasaan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditentukan dalam UU Monopoli meliputi perbuatan (kegiatan usaha) dan perjanjian sebagai berikut:

* (Oligopoli) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; pelaku usaha diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi tersebut apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar untuk satu jenis barang dan atau jasa tertentu;
* (Penetapan Harga) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; ketentuan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
* pelaku usaha yang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
* pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
* pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
* (Pembagian Wilayah) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
* (Pemboikotan) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :
a. merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau
b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
* (Kartel) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
* (Trust) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengnan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat;
* (Oligopsoni) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
* (Integrasi Vertikal) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
* (Perjanjian Tertutup) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;
* pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
* pelaku usaha yang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok;
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
* (Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri) pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
* (Monopoli) pelaku usaha yang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; pelaku usaha tersebut patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tersebut, apabila:
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya;
b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
c. satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
* (Monopsoni) pelaku usaha yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat; pelaku usaha tersebut patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal, apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
* (Penguasaan Pasar) pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
c. membatasi perederan dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
* pelaku usaha yang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
* pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
* (Persekongkolan) pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
* pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasi sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
* pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan;
* (Posisi Dominan) pelaku usaha yang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
disebut pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut apabila :
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
b. dua atau tiga pelaku atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
* (Jabatan Rangkap) orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut;
a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha;
c. secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
* (Pemilikan Saham) pelaku usaha yang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
b. dua atau tiga pelaku atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
• (Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan) pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
* pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

3. Pengecualian
Untuk memahami makna “perbuatan” dan “perjanjian”, diperlukan suatu pemahaman setiap pasal yang terkait dengan larangan atas perbuatan dan perjanjian tersebut. UU telah membagi larangan praktek monopoli ke dalam dua istilah pokok yakni perbuatan (kagiatan) yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Kedua istilah tersebut harus dipilah-pilah untuk memudahkan pemahaman, mana yang perbuatan (kegiatan) dan mana yang perjanjian.

UU dalam menggunakan istilah tampaknya tidak konsisten. Pasal 50 a menggunakan istilah “perbuatan”, padahal istilah tersebut tidak dikenal dalam larangan sebagaimana ditentukan dalam Bab IV UU. Hal ini berseberangan dengan istilah “perjanjian” yang telah dikenal dalam Bab III UU. Mengenai hal ini harus disepakati bersama bahwa istilah perbuatan harus dimaknai “kegiatan” karena hanya kedua istilah tersebut yang dinyatakan dilarang dan dikecualikan.

Mengenai kegiatan yang dilarang, UU memberikan satu bab khusus yang mengatur mengenai kegiatan yang dilarang, yakni dalam Bab IV yang terdiri atas 8 pasal. Jika ditinjau karakteristik dari kegiatan yang dilarang tersebut, maka kegiatan yang dilarang tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 kegiatan, yakni:
a. monopoli (Pasal 17);
b. monopsomi (Pasal 18);
c. penguasaan pasar (Pasal 19 – Pasal 21);
d. persekongkolan (Pasal 22 – Pasal 24).

Jika 4 kegiatan di atas dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kegiatan tersebut tidak dipidana. Peraturan perundang-undangan yang mengecualikan harus diartikan hanya undang-undang karena tidak mungkin terjadi suatu undang-undang dikecualikan oleh peraturan di bawahnya. Pengecualian tersebut juga berlaku bagi perjanjian yang hanya diatur oleh undang-undang.

4. Penutup

1. Pasal 50 huruf a yang menentukan adanya pengecualian terhadap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diartikan hanya pada undang-undang;
2. Kegiatan harus diartikan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Bab IV;
3. Semua perbuatan dan perjanjian yang ditentukan dalam Undang-Undang harus dirinci satu persatu dan dicarikan rujukannya ke undang-undang lainnya yang memang mengecualikan perbuatan dan perjanjian tersebut;
4. Jika setiap perbuatan dan perjanjian yang ditentukan dalam Undang-Undang tidak dikecualikan dalam suatu undang-undang, maka pengecualian Pasal 50 huruf a tidak berlaku.
5. Perlu adanya pengkajian terhadap substansi undang-undang yang melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, jika Pasal 51 UU Monopoli dimaknai sebagai pengecualian terhadap turunan Pasal 33 tersebut.