Monday, 12 October 2009

trafficking

October 12, 2009 0 Comments
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP PERDAGANGAN
PEREMPUAN (TRAFFICKING) DI INDONESIA

Abstrak
Perdagangan orang yang menjadi korban rentan terhadap perempuan. Korban perdagangan perempuan biasanya terjadi diawali dengan penipuan, kemudian diperlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk eksploitasi di antaranya korban bekerja yang mengarah kepada praktek seksual, perbudakan, dan perbuatan transplantasi organ tubuh sampai pada penjualan bayi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah bagaimana upaya perlindungan korban terhadap perdagangan perempuan dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan terjadi, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban?
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perlindungan korban perdagangan perempuan, yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan instansi terkait bahwa perdagangan orang (perempuan) merupakan perbuatan tindak pidana. Penulisan ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan normatif.
Hasil penulisan ini yaitu bahwa perlindungan korban ada beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, layanan konseling, bantuan hukum. Faktor yang menyebabkan terjadi perdagangan perempuan dan berkembang adalah: ekologis, ekonomi, budaya dan penegakan hukum, dan berkembangnya atau meningkatnya tindak pidana perdagangan orang karena unsur-unsur pola serta jaringan kejahatan sehingga dapat menunjukkan bahwa sistem hukum tidak mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya perlindungan hukum yaitu Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas peraturan tersebut.

A. PENDAHULUAN
Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi banyak perhatian baik tingkat Asia maupun tingkat dunia. Perdagangan perempuan di Indonesia, terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu misalnya perdagangan orang antar pulau tetapi perdagangan orang antar Negara, yaitu Indonesia dengan Negara-negara lain. Maraknya issue perdagangan perempuan diawali dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri. Seiring dengan mencari pekerjaan mereka rentan terjebak dalam perdagangan perempuan. Dilihat dari awalnya mencari pekerjaan, maka faktor penyebab yang mendorong terjadinya perdagangan perempuan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi.
Perdagangan perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia saja sebagai Negara berkembang, melainkan juga di alami oleh negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Srilangka, Thailand dan Philipina. Hal ini merupakan akibat ketidakpastian dan ketidak mampuan menghadapi persaingan bebas dari konsep liberalisme ekonomi di era globalisasi, yang mempunyai dampak cukup kompleks terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan terkait erat dengan kriminalitas transnasional dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan merendahkan martabat bangsa dan Negara serta merupakan kejahatan kemanusiaan karena memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. (Laporan Dunia IV tentang Perempuan dan Pembangunan (1999).
Faktor kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan telah mendorong pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan dan bahkan anak-anak untuk berimigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan.
Dari faktor ini di tambah pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki sehingga menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Korban perdagangan orang pada umumnya terjadi pada perempuan dan anak-anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Sebab korban perdagangan perempuan biasanya terjadi diawali dengan penipuan, kemudian diperlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi.
Bentuk eksploitasi diantaranya korban bekerja yang mengarah kepada praktek seksual, perbudakan, dan perbuatan transplantasi organ tubuh sampai pada penjualan bayi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kasus Perdagangan perempuan di Indonesia, terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar dan Menado.
Dengan semakin menunjukan kecenderungan terus meningkat kasus perdagangan perempuan, maka perlu upaya penanggulangan masalah perdagangan perempuan. Adapun Economy and Social Commision an Asia Pasific (ESCAP) melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulanggan masalah perdagangan perempuan, sehingga Indonesia diasumsikan sebagai Negara yang tidak sungguh-sungguh menangani masalah ini, karena pada saat itu belum memiliki perangkat perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi dan menolong korban, serta tidak memiliki perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya satu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak.
Oleh karena itu, maka perlu ada peraturan yang khusus tentang perdagangan perempuan dan mencantumkan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Perdagangan orang (perdagangan perempuan) adalah menyangkut hubungan perilaku manusia, sebagaimana tercantum dalam tema, maka judul penulisannya adalah “Upaya Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia”. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu di adakan studi pustaka tentang bagaimana upaya perlindungan korban terhadap perdagangan perempuan Di Indonesia”,dengan harapan dapat meminimalisir korban dari kejahatan perdagangan perempuan Di Indonesia, sehingga korban mendapatkan haknya untuk dilindungi.
Adapun tujuan penulisan yaitu untuk memberikan informasi tentang perlindungan korban perdagangan perempuan, yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan instansi terkait bahwa perdagangan orang (perempuan) merupakan perbuatan tindak pidana.

B. KERANGKA BERFIKIR
Kata perlindungan merupakan upaya menempatkan seseorang diberikan kedudukan istimewa. Sedangkan korban pada dasarnya adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Jadi yang dimaksud perlindungan korban adalah segala pemberian bantuan untuk memberikan sara aman kepada korban dan segala upaya untuk mengembalikan kepada keadaan semula, yaitu dikembali keadaan korban sebelum menjadi korban. Menurut M. Solli Lubis, perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum (rechts bescherming, legal protection) terhadap status (kedudukan) ataupun hak, misalnya hak memilih, hak dipilih, hak berusaha, atau hak khusus sebagai warga Negara sebagai penduduk Negara, rakyat dan sebagainya. (Andi Indrianti Arief, 1995, hal.2)
Secara konstitusional Negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of
Crime and The treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Salah satu rekomendasinya yaitu bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan bagi korban kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, oleh karena itu perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum. Meskipun secara jelas falsafah hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila Sila ke dua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila ke lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban kejahatan. dan hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Mengenai kerugian korban, Separovic mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yangndirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.
Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam “Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985” pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah :
“Victims means person who, individually or collectively, heve suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power”.
Sejalan dengan pengertian di atas, (Arif Gosita, 1993) memberikan pengertian korban adalah :
“Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan”.
Sedangkan (Muladi, 1992) mengatakan bahwa : “Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.
Terminologi istilah perdangan orang (perdagangan perempuan) termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949 yaitu sejak ditandatangani Convention on Traffic in Person.
Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada Beijing Plat Form of Action yang dilanjutkan dengan Convention on Elimination of All Form of Descrimination Agains Women (CEDAW) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Deskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda Global Alliance Agains Traffic in Women (GAATW) di Thailand tahun 1994.
Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah : “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, tranportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali”. PBB dalam siding umum tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, memberikan definisi sebagai berikut: “Permindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan”. Definisi lain yang secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol yaitu Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan anak-anak. Tambahan untuk konvensi PBB menentang Kejahatan Teroganisasi Transnasional tahun 2000 menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan sebagai berikut :
a. Perdagangan Manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi retan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki control atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;
b. Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat(a) digunakan ;
c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdagangan manusia walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini;
d. Anak-anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Sejak disyahkannya Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu bulan April 2007, maka yang dimaksud dengan perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan adalah: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Pengertian perdagangang orang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam protokol yang dikeluarkan oleh PBB.

Tuesday, 22 September 2009

curhat colongan

September 22, 2009 0 Comments
malem niy la9i bosen,dari abis magrib tadi udah d dpn tumpukan kertas.ar9h,suasana yg membosankan sangadh.pengennya OL tp udah gag mungkin.Hm,nunggu duit ngumpul dulu buat beli m0dem usb aja biar bisa OL sepuas hati. Suasana lebaran kali niy lbh parah dr ta0n kmren..2b c0ntinue,listrik mati

Monday, 20 April 2009

elynopatan

April 20, 2009 0 Comments

Aku berniat menyeberang ke rumah sakit Borromeus, mencari telepon umum. Memang tak bisa menghubungi telepon genggam, tetapi setidaknya ia bisa menghubungi Elynopatan. Dan Yugi, sepupu Rara, akan memberinya jawaban.

Begitu Adit sampai di boulevard pemisah jalan, matanya menangkap seorang gadis dengan setelan warna biru langit. Rara! Ia berdiri di sisi pintu pagar rumah sakit. Kenapa ada di sana?

“Rara!” seru Adit. Pada panggilan ketiga, Rara menoleh. Ketika itu, hampir saja Rara naik angkutan kota yang menepi oleh lambaian tangannya. “Tunggu!”

Adit menemukan wajah Rara yang murung. Mirip langit mendung. Bibir indahnya tetap terkatup. Ada yang tak beres, pikir Adit. “Kenapa tidak menunggu di Columbia?”

Rara menggeleng, “Aku harus pulang ke Malang.”

Kening Adit mengernyit. “Ada apa? Hari Senin masih ada ulangan umum, kan?”

“Ayahku sakit, “jawab Rara pendek. Matanya merebak basah.

“Di rumah atau di rumah sakit?”

Rara menimang-nimang hpnya. “Di rumah,sih.”

Adit menarik nafas lega. Setidaknya lebih terasa menentramkan dibanding jika harus rawat inap. Tapi, apakah Rara akan mengorbankan satu mata pelajaran terakhir?

“Mau kuantar ke Malang?”

Mata Rara berbinar. “Kamu tidak ada tugas?”

“Sebenarnya ada, tapi boleh dikumpulkan minggu depan, “sahut Adit, seraya membayangkan, tidak akan tidur pada tiga malam berikutnya. Portofolio Nirmala Dwimatra, untuk mata kuliah dasar, memerlukan banyak gambar yang harus diselesaikan. Lengkap dengan konsep warna.

“Apa yang kamu pikirkan?” Rara menatap bimbang. “Aku bisa pulang sendiri,kok. Diantar sampai stasiun saja.”

“Aku hanya perlu pamit Anjar atau Banu, takut mereka mencari, “sahut Adit.

“Pakai ini,”Rara mengangsurkan hp-nya.

Stasiun Surabaya Gubeng memberikan bayang-bayangan memanjang ke timur. Matahari senja memasuki rongga peron, terpantul di atas licin rel. Mata Adit menyipit oleh silau surya senja. Begitu lekas gerimis terusir. Meninggalkan selapis pelangi yang memukau.

Ia telah mendapatkan dua tiket kereta.

Menghampiri Rara yang duduk di sudut Dunkin’ Donuts dengan segelas cokelat dingin. Adit ikut menyeruput dari sedotan. “Sepuluh menit lagi,”katanya. “Kita cari nomor tempat duduk, yuk!”

Rara membayar, lalu mengikuti Adit melangkah ke arah gerbong.

“Apa di Malang bisa belajar?”

“Aku sudah belajar. Nggak perlu khawatir. Jemput aku,ya?Di sini saja.”

Adit mengangguk. Untuk Rara, gadis yang ditemukan secara ajaib di ruang Serbaguna Airlangga itu, segalanya akan dia lakukan. Kebetulan Adit salah seorang panitia lomba baca puisi SMA dalam rangka ulang tahun Grup Apresiasi Sastra Airlangga. Kebetulan peserta lomba saat itu begitu banyak, datang dari berbagai sudut kota Surabaya. Kebetulan Rara adalah salah satu peserta finalis yang sempat mencuri perhatian Adit. Dan kebetulan, puisi pilihan yang hendak dibacakan dikonsultasikan kepada Adit.

“Bagaimana sih intonasi pada bait kedua ini? Bener nggak kalau begini…”

Semula, Adit mengira gadis itu adalah salah seorang penonton, terserak bersama dengan audiens yang lain. Seperti hamparan pasir, maka dia sebutir kuarsa yang menerbitkan kerlip. Lalu Adit mencari daftar nama peserta dari tangan Bambang, teman panitia. Pada urutan kedua puluh tujuh terbaca nama yang mengesankan : Rara Rengganis. Seperti ada bisikan malaikat, yang menghubungkan nama itu dengan raut wajah bercahaya di tengah penonton. Lalu, ketika nama itu dipanggil, ternyata memang dia yang bangkit dan maju ke tengah panggung. Ia, Rara, memilih puisi karya Asrul Sani.

Saat itu, rara tidak bisa menunggu sampai pengumuman pemenang. Maka, sekali lagi seperti ada bisik malaikat, Adit mengambil kesempatan menanyakan alamat.

“Aku akan kabari hasilnya. Kemana harus kukirim surat?”

Rara menyebutkan sebuah alamat. “Elynopatan, itu rumah tanteku.”

Seperti pada hamparan pasir, Rara bagai sebutir pasir kuarsa yang menerbitkan kerlipnya. Adit mencoba mencari harapan. Memang akhirnya Rara tidak menang. Apapun beritanya, menjadi alasan untuk menulis surat. Itulah awal persahabatan mereka.

Aku memang tak punya apa-apa selain perhatian. Sepanjang kebersamaan mereka, Rara seperti mendapatkan bahu yang lebar untuk bersandar. Petengkaran dengan teman, berubah menjadi seolah debu halus yang tertiup angin, setelah sesak dadanya tumpah di depan Adit. Ketika sakit, Adit akan siap menemani ke dokter, menangkupkan jaket ke tubuhnya. Ketika sibuk belajar dan mengerjakan tugas, Adit membawakan silverqueen.

Maka sore ini, perasaan Rara tidak terlalu diliputi mendung. Ada teman perjalanan yang pasti sangat menyenangkan. Waktu pun melayang seperti putaran gasing, tak terasa mereka telah melampaui satu setengah jam jarak Surabaya-Malang. Sebentar lagi tiba di stasiun Malang kota baru. Di dalam taxi menuju rumah Rara, jemari tangan mereka saling bertaut. Itu cara Rara menambah kekuatan hati. Dalam sedih, dalam lara, dalam kemurungan oleh persoalan apapun, Rara menemukan kekuatan dari genggaman jemari Adit. Tak hanya rasa hangat, tapi juga perlindungan.

Adit pulang sendiri ke Surabaya dengan sebuah bus yang meluncur tengah malam. Memang ada selarik kesepian, memanjang seperti ilalang, seperti jalan yang ditempuh sepanjang Puncak Pass. Tapi toh ia bisa memejamkan mata, meski tak benar-benar terlena. Ia merasakan kesepian itu, berpikir tentang rasa Rara yang sedihkarena ayahnya yang sakit. Mungkin sisa ulangan tengah semester ini bisa sedikit diabaikan.

Ah, Rara mungkin benar-benar jatuh cinta, gumam Adit ketika melangkah ke tempat kosnya. Apa arti semua perhatian? Benarkah hanya mengharap pamrih?

Jika saja tidak, ia tidak terpesona pada cahaya yang ditemukan itu, kemudian menjalin persahabatan, adakah tersisa perasaan ingin dekat? Adit mersa dadanya penuh oleh segumpal harapan. Ada sederet kenangan. Entah mana yang kemudian ingin digenggamnya untuk sebuah kesimpulan, bahwa ia memang jatuh cinta pada Rara.

Lantas bagaimana dengan Tia, Laras dan Uci, tak ada getaran yang membuat jantungnya luluh.

Akhirnya Adit tak sanggup memejamkan mata. Di bawah lampu belajar ia menulis surat, yang mengalir dari lubuk hatinya. Surat cinta yang panjang. “Pertanyaanmu, Rara, tentang siapa gadis yang menjadi pacarku, membuatku tak mungkin sanggup langsung menjawab. Karena akan membuatmu terkejut jika kujawab: gadis itu adalah dirimu,,,,,”

Ketika warna subuh bangkit di langit timur, Adit merasa dirinya bagai terlahir kembali. Terurai sudah segala perasaan yang selama ini menggumpal. Rasa sayang, rasa rindu, rasa ingin memiliki, rasa tak hendak terpisahkan kepada Rara.

Entah kenapa, kemudian, ia bagai menunggu berabad-abad kabar dari Malang. Telepon yang akan mengirimkan suara kesayangannya. Ia melangkah menuju markas Group Apresiasi Sastra dengan tubuh serasa melayang karena begadang. Sesekali menghindari rinai gerimis yang pecah di rimbun daun-daunan kihujan.Padahal baru kemarin Rara ke Malang, namun Surabaya telah demikian sepi baginya. Harap-harap cemas ini terasa memalukan. Dan surat bersampul merah jambu dalam ranselnya, tak ingin diketahui siapa pun.

Kini hatinya mulai gelisah. Mulai bimbang dengan niatnya mengirim surat cinta. Sunggug ge-er. Siapa tahu, selama ini Rara selama ini Rara hanya menganggapnya seorang sahabat. Seorang kakak yang punya waktu luang untuk mengurai setiap persoalan. Ah, telah sekian puluh kali pertemuan dengan Rara, tak juga dapat ditebak perasaannya. Pertemuan yang dihitung dalam catatan, dilalui dengan suka dan duka itu, ternyata masih sulit ditandai ujungnya.

“Aditt!!”, Agung memanggilnya dari lantai bawah. “Ada telpon!”.

Siapa? Adit melompati tangga tiap dua jenjang. Rara ? Ia menerima telpon.

“Adit, ya?”, Tanya suara di seberang. “Ini, Yuvi. Aku dapat pesan dari Rara, minta dijemput di stasiun jam setengah lima. Dia naik kereta jam satu dari Malang.”

“Terima kasih, Yuvi. Salam dari keluarga Elynopatan.”

Jam setengah lima? Astaga satu jam lagi! Adit kembali melompat ke lantai dua, mengambil jaket dan ranselnya, lantas memasuki kepadatan jalan raya Karang Menjangan.

Angkutan kota merayap seperti siput. Deretan took jins membuat sepanjang jalan seperti pasar tumpah. Adit merasa gelisah, khawatir terlambat, dan itu akan membuat Rara menunggu dengan perasaan takut. Ia tahu persis bagaimana setiap kali Rara merasa bingung di tengah kerumunan orang.

Gerimis kembali berhamburan sewaktu Adit memasuki peron stasiun. Ia menemukan Rara tepat di pintu keluar. Senyumnya menunjukkan perasaan sedang gembira. Mungkin ayahnya sehat atau karena jempuatan tiba tepat waktu?

“Bagaimana…?”

“Sssttt,” telunjuk di depan bibir. “Ceritanya di bis kota aja.”

Sepanjang perjalanan menuju Elynopatan, percakapan mereka dibalut I rindu. Keceriaan Rara membuat Adit menghimpun perasaan lega. Berkali kali ditatapnya sepasang mata Rara demi mencari sekerlip harapan.

“Kenapa memandangku seperti itu? Semua baik-baik saja, kok. Percayalah!” ujar Rara sambil tertawa.

“Aku percaya.” Adit mengenggam jemari Rara. Haruskah aku juga percaya bahwa ada hati yang terhampar untuk melabuhkan perasaan-perasaanku? Adit berdebar. Ia teringat surat yang dbuatnya hingga menjelang fajar. Entah kenapa, ia takut juga jika langkahnya membentur dinding dan seluruh persahabatan ini berkeping-keping.

Ada sesuatu yang ingin dikatakan?” Rara menangkap getaran itu.

“Ayolah! Bukankah selama ini aku selalu menceritakan masalah-masalahku? Mengganggu waktumu?”

“Ya. Mungkin ini giliranku. Tapi bukankah kamu besok masih ada ujian? Tentu bukan waktu yang tepat.”

Rara kini menatap lurus mata Adit.

“Katakanlah! Jangan khawatir. Aku sudah belajar selama di kereta api. Lagipula bukan pelajaran yang sulit.”

Adit tersenyum. Ia mengalihkan tempat pembicaraan, sampai akhirnya mereka berdua turun di depan gang menuju Elynopatan. Rara membuka payungnya, karena gerimis masih menitik. Mereka berjalan sekitar dua ratusan meter. Matahari senja hanya tampak samar, tersaput langit abu-abu.

“Terima kasih telah mengantar ke rumah. Dan kini kutagih janjimu untuk mengatakan sesuatu…” Rara berhenti di ambang teras.

“Oh, ya.” Adit tergagap. “ Aku telah menuliskannya dalam sebuah surat. Bacalah sesudah bebas dari ujian. Bukan sesuatu yang terlampau mendesak.” Adit memberikan sepucuk surat bersampul warna merah muda. Rara memandangnya setengah terpesona. “Rara, aku tak ingin ada yang berubah.”

“Kamu justru membuatku berdebar-debar…,”gumam Rara saat menerima surat itu.

“Please,” Adit memberi isyarat agar surat itu disimpan. “Dan sekarang aku langsung pamit.”

“Baiklah. Mau pake payung?”

Adit menggeleng. Ia merapatkan jaketnya dan bergegas melangkah setelah saling melambaikan tangan. Ingin rasanya ia melayang, selekasnya menjauh dari Rara. Ia benar-benar tak ingin menjatuhkan tetesan besar ke telaga bening, sehingga menimbulkan lingkaran gelombang yang mengganggu ketenangan airnya. Ia tak berani membayangkan saat Rara membaca surat sepanjang lima halaman itu, tiba pada kalimat: “Pertanyaanmu Rara tentang siapa gadis yang menjadi pacarku, membuatku tak mungkin langsung sanggup menjawab. Karena akan membuatmu terkejut jika kujawab: gadis itu adalah dirimu…”

Sungguh Adit tak berani membayangkan. Sementara gerimis seperti tak hendak reda.

*mengenang pertemuan yang tak terbilang

Thursday, 9 April 2009

Pengantar Pasar Modal

April 09, 2009 0 Comments
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah - Nya, penyusun dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun yang berarti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah dalam junjungan nabi Muhammad SAW.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal.
Mempelajari berbagai informasi mengenai pasar modal akan memberikan pengetahuan bagi pembaca, di mana dalam makalah ini , pembaca akan mengetahui berbagai hal mengenai . 
1. Kegiatan di pasar modal
2. Pengelola pasar modal
3. Lembaga dan profesi penunjang di pasar modal
4. Produk-produk di pasar modal
5. Ketentuan dan sanksi yang berlaku di pasar modal
Setelah mempelajari makalah ini, pembaca diharapkan dapat mengenal lebih dalam berbagai hal tentang pasar modal. Pembaca juga dapat mengambil manfaat berupa penambahan wawasan dan dapat mengembangkan ke dalam diskusi.
BAB I
PENDAHULUAN
Aktivitas pasar modal di Indonesia telah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 1912, dan ketika itu masih dilakukan sepenuhnya oleh penjajahan Belanda. Pada saat itu, efek yang di perdagangkan ialah saham dan obligasi milik perusahaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah melewati masa kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengambil alih dan meneruskan kembali perdagangan efek yang telah dirintis oleh pemerintahan Hindia Belanda itu.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Para pelaku di pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka, dan sekaligus memberikan konsribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara kita
Pasar modal (capital market) adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal / dana.
Pengertian efek
Efek merupakan surat berharga yang meliputi antara lain surat pengakuan utang, surat berharga komersial ( commercial paper ), saham, obligasi, tanda bukti hutang, right issue, dan waran ( warrant ).
Pasar modal berbeda dengan pasar uang, dimana perbedaan terletak pada jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek ( jatuh tempo kurang atau sama dengan satu tahun ). Pasar modal mempunyai jangka waktu panjang, atau lebih dari satu tahun.
Perbedaan lainya terletak pada fungsinya, dimana pasar uang melakukan kegiatan mengalokasikan dana secara efektif dan efesien dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan dana.
Surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar uang terdiri dari surat berharga jangka panjang, menengah, dan pendek, namun transaksi yang dilakukan tetap jangka waktu pendek. Jenis surat berharga yang umumnya diperdagangkan dalam pasar uang meliputi antara lain surat promes, surat pembendaharaan Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, surat wesel yang diaksep oleh bank, sertifikat deposito, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh bank sentral atau sertifikat Bank Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN
Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk mengingkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai tehnik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.
Pada pasar modal pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi / perusahaan. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi dapat berubah-ubah nilainya karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Saat ini pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta atau yang disingkat BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat BES.
Kegiatan Pasar Modal
Dasar hukum pasar modal adalah UU No.8/1995 tentang Pasar Modal kemudian PP No. 45/1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan kegitan pasar modal, yang meliputi :
Pelaku
Pelaku pasar modal adalah pembeli dan penjual dana atau modal baik perorangan maupun badan usaha yang sebagian dari mereka malakukan penyisihan dananya untuk kegiatan produktif dan sebagian lain memerlukan tambahan dana/ modal untuk mengembangkan usahanya.
Komoditas
Komoditas adalah barang atau produk yang diperjual belikan di pasar modal. Yang termasuk komoditas antara lain bursa uang, modal, timah, karet, tembakau, minyak, emas, perkapalan, asuransi, perbankan, dan lainnya.
Lembaga penunjang adalah profesi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Lembaga ini antara lain penjamin emisi efek, penanggung (guarantor), agen pembayar (paying agent), pedagang efek, broker, biro administrasi efek, dan lainnya.
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban adalah ketentuan yang terkandung dalam kegiatan pasar modal dan harus dipatuhi oleh semua anggota.
Pelaku di pasar modal yang ingin menanamkan modalnya dan memperoleh keuntungan disebut melakukan kegiatan investasi. Kegiatan ini merupakan aktivitas menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan pada waktu tertentu.
Terdapat dua cara untuk melakukan inventasi di pasar modal, yaitu sebagai berikut:
Pasar Perdana yaitu pasar yang pertama kali melakukan penawaran efek dari penjual efek( emiten ) kepada masyarakat umum.

Pembelian efek dapat dilakukan di pasar perdana.
Pasar Sekunder dengan harga efek ditentukan oleh kondisi perusahaan emiten, serta kekuatan permintaan dan penawaran efek di bursa. Pembelian efek dapat dilakukan di pasar sekunder.
Pengelola Pasar Modal

Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) yang struktur organisasinya berada di bawah Dapartemen Keuangan.
Tugas dan Fungsi Bapepam :

1. Melakukan pembinaan, membuat peraturan, dan mengawasi kegitan pasar modal sehari–hari.
2. Mewujudkan terciptanya kegitan pasar modal yang teratur, wajar, dan efesien dengan tujuan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap semua pelaku dan lembaga yang berkaitan dengan pasar modal.
4. Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya ke Mentri Keuangan. Bapepam juga dapat memberikan pendapat ke Mentri Keuangan berkaitan dengan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pasar modal.
Kewenangan Bapepam
1. Memberikan izin usaha, izin perorangan, persetujuan kepada pelaku pasar modal.
2. Menetapkan persyaratan dan tata cara menjadi peserta pasar modal serta dapat menyatakan penundaan atau pembatalan terhadap efektifnya pernyataan pendaftaran.
3. Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan apabila diduga terjadi peristiwa/ aktivitas yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan ketentuan pelaksanaan pasar modal.
4. melakukan pemeriksaan terhadap emiten, perusahaan publik, pihak-pihak yang memiliki izin usaha, izin perorangan, pendaftaran dari pasar modal.
5. melaakukan penunjukan ke pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangkapelaksanaan wewenang Bapepam.
6. Membatalkan atau membekukan pencatatan efek tertentu pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atau efek tertentu.
7. menetapkan instrumen tertentu sebagai efek.
PERATURAN NOMOR III.A.1 : PERIZINAN BURSA EFEK
PERATURAN BAPEPAM
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
1. Permohonan izin usaha Bursa Efek diajukan kepada Ketua Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor III.A.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya;
e. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
f. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
g. daftar calon direktur dan komisaris sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.A.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi;
h. daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;
i. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;
j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam; dan
k. bukti penyetoran modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
3. Pertimbangan ekonomi pendirian Bursa Efek sekurang-kurangnya memuat:
a. potensi kebutuhan dana jangka panjang bagi kegiatan usaha di wilayah dimaksud;
b. potensi akumulasi dana yang dapat terserap melalui pasar modal di wilayah dimaksud;
c. potensi pangsa pasar dalam arti calon Emiten yang diharapkan tercatat di Bursa Efek di wilayah dimaksud (termasuk syarat Emiten dalam kaitannya dengan kesehatan berusaha, potensi laba, penyebaran saham, dan sebagainya);
d. potensi jenis Efek yang diperdagangkan dilihat dari minat dan tujuan investasi para pemodal di wilayah dimaksud;
e. pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perdagangan Efek, kesiapan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya; dan
f. faktor penunjang seperti keadaan dan prospek ekonomi, industri pada umumnya (pendapatan per-kapita domestik, sirkulasi uang beredar, keberadaan industri strategis, kondisi prasarana dan sebagainya) serta keadaan dan potensi industri jasa keuangan (jasa perbankan, asuransi dan sebagainya).
4. Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat:
a. neraca;
b. perhitungan rugi/laba; dan
c. laporan arus kas.
5. Rencana kegiatan Bursa Efek selama 3 (tiga) tahun sekurang-kurangnya memuat:3
a. perkiraan jumlah Efek yang tercatat serta jumlah Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek;
b. susunan organisasi dilengkapi dengan diskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi/jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian Bursa Efek;
c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang Bursa Efek yang menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien;
d. penerapan sistem perdagangan, sistem penyelesaian transaksi, dan sistem pengawasan pasar serta sistem penyebaran informasi pasar yang akan digunakan;
e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, teleks, faksimili, dan komputer; dan
f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
6. Daftar calon direktur, komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah direktur disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. riwayat hidup;
b. surat keterangan pengalaman kerja yang bersangkutan;
c. Kartu Tanda Penduduk;
d. surat pernyataan tentang hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek;
e. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris;
f. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang bersangkutan; dan
g. satu buah pas photo terbaru ukuran 4x6.
7. Peraturan keanggotaan Bursa Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. persyaratan dan tata cara penerimaan, pengunduran diri, pemberhentian, pembekuan, dan penerimaan kembali menjadi Anggota Bursa Efek;
b. persyaratan yang menjamin integritas dan profesionalisme Anggota Bursa Efek;
c. hak dan kewajiban Anggota Bursa Efek yang menjamin perlakuan yang adil terhadap masing-masing Anggota Bursa Efek;
d. ketentuan mengenai disiplin dan sanksi bagi Anggota Bursa Efek;
e. peraturan pengalihan pemegang saham serta penyelesaian perselisihan Anggota Bursa Efek;
f. jaminan kebebasan bagi Anggota Bursa Efek untuk dapat menjadi Anggota Bursa Efek pada Bursa Efek lainnya; dan
g. pemeriksaan atas kegiatan perdagangan Efek dan keadaan keuangan Anggota Bursa Efek.
8. Peraturan dan pedoman pencatatan Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tata cara pencatatan, kriteria pembekuan pencatatan, dan kriteria pembatalan pencatatan dengan maksud terwujudnya Bursa Efek yang likuid dan efisien serta sesuai dengan sasaran pangsa pasar yang direncanakan;
b. tata cara pencatatan, tata cara pembekuan pencatatan, dan tata cara pembatalan pencatatan yang lengkap dan jelas;
c. kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dari Emiten untuk keperluan keterbukaan informasi serta kegiatan pemantauan agar persyaratan pencatatan Efek dapat dipenuhi;
d. penetapan biaya pencatatan Efek yang tidak menghambat perkembangan pasar modal; dan
e. persyaratan fisik warkat Efek untuk dapat diperdagangkan di Bursa Efek.
9. Peraturan perdagangan Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. pembentukan harga (kurs) yang didasarkan atas kekuatan pasar;
b. ketentuan yang menjamin perdagangan Efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar;
c. ketentuan yang menjamin tersedianya informasi pasar yang akurat, aktual, penyebarannya cepat, dan luas serta relatif murah;
d. ketentuan yang menjamin penyelesaian transaksi dan registrasi yang aman, cepat, dan efisien;
e. penetapan biaya transaksi dan biaya lain yang tidak menghambat perkembangan pasar modal;
f. pelaporan transaksi oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa Efek dan nasabahnya; dan
g. persyaratan perdagangan Efek di luar Bursa Efek atas Efek yang tercatat di Bursa Efek tersebut.
10. Peraturan mengenai kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa yang meliputi antara lain:
a. penyelenggaraan kliring;
b. hak dan kewajiban Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Bursa; dan
c. peraturan mengenai kesepadanan Efek.
11. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Bursa Efek, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, melakukan wawancara, serta dapat melakukan pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu.
12. Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui:
a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara;
b. perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris, dan Wakil Perusahaan Efek; atau
c. pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaaan baik langsung maupun tidak langsung.
13. Suatu Efek dapat dicatatkan pada lebih dari satu Bursa Efek.
14. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
15. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha Bursa Efek kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.
Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.
Beberapa lembaga atau badan usaha tertentu diberikan ijin untuk melakukan transaksi di pasar modal. Ketentuan ini di keluarkan oleh pemerintah melalui SK Menkue No. 313/ KMK.011/ 1978 tentang Penunjukan lembaga / badan Usaha yang dapat Membeli Saham di Pasar Modal. Lembaga atau badan usaha yang dapat melakukan transaksi di pasar modal adalah perusahaan-perusahaan:
Asuransi Perusahaan asuransi yang dapat menjadi pelaku di pasar modal adalah perusahaan milik negara dan swasta nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Dana Pensiun Perusahaan dana pensiun adalah lembaga yang kegiatan usahanya ditunjukan memenuhi kesejahteraan hidup di hari tua atau masa pensiun bagi pesertanya.
Badan Sosial adalah badan yang melakukan kegiatan usaha yang bersifat sosial dan meliputi berbagai bidang, antaranya agama, pendidikan, dan lainnya.
Yayasan adalah organisasi dan merupakan badan hukum yang kegiatan usahanya ditunjukan untuk kepentingan anggotanya serta masyarakat umum.
Koperasi adalah organisasi yang memiliki kegiatan di bidang usaha produksi dan ekonomi, yang pendiriannya diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan.
Perbankan terdiri dari bank umum dan BPR baik Konven sional maupun syariah milik negara serta swasta nasional dan seluruh modal sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Badan Usaha Lain terdiri dari perusahaan milik ngara atau swasta nasional yang seluruh modal sahannya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar modal memiliki beberapa lembaga penunjung serta profesi penunjung. Keberadaan keduanya adalah untuk mendukung kegiatan pasar modal sehingga dapat berjalan denag baik.
Lembaga Penunjang Pasar Modal
Lembaga penunjang pasar modal di antaranya adalah kustodian, penjamin emisi efek, biro administrasi efek, wali amanat, penanggung, agen pembayar, pedagang efek, broker, dan perusahaan efek. Berikut ini adalah tugas-tugas masing-masing lembada dan profesi tersebut.
Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan efek, harta yang berkaitan dengan efek, dan jasa lain termasuk menerima dividen, bunga bank, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemilik efek yang termasuk dalam penitipan kolektif. Kustodian hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga kliring dan penjamin, bursa efek, atau bank umum yang telah memdapat persetujuan Bapepam.
Penjamin Emisi Efek adalah lembaga penunjang pasar modal yang memiliki tugas memberikan konsultasi kepada emiten mengenai jenis efek yang dikeluarkan, harga yang wajar, dan jangka waktu efek. Aktivitas lainnya mengorganisasikan penyelenggaraan emisi berupa pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang.
Biro Administrasi Efek adalah lembaga penunjang paar modal yang mempunyai aktivitas penyediaan jas bagi emiten berdasarkan kontrak. Jasa yang disediakan adalah pembukuan, transfer pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat dan laporan tahunan.
Wali Amanat adalah lembaga penunjang pasar modal yang mempunyai tugas analisis kemampuan dan kredibilitas emien, melakukan penilaian terhadap harta kekayaan emiten yang diterima sebagai penjamin, melakukan pengawasan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban emiten, dan juga melakukan tugas sebagi agen utama pembayaran.
Penaggung (guarantor) adalah mempunyai tanggung jawab penuh atas terpenuhnya pembayaran pinjaman pokok obligasi serta bunganya dari emiten kepada pemegang oblogasi serta tepat waktu, terutama apabila emiten tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Agen Pembayar (paying agent) bertugas membayar bunga obligasi yang umumnya dilakukan setiap dua kali dalam setahun dan pelunasan obligasi itu pada saat jatuh tempo.
Pedagang Efek adalah memciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertetu di pasar sekunder.
Perantara Pedagang Efek ( Broker) bertugas menerima order beli dan order jual dari investor untuk kemudian ditawarkan ke bursa efek.
Perusahaan Efek menjalankan aktivitas, di antaranya penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manager inventasi.
Profesi Penunjang Pasar Modal
Profesi penunjang pasar modal tersebut di antaranya adalah notaris, akutan publik, konsultan hukum, perusahaan penilai. Berikut ini tugas masing-masing profesi penunjang tersebut.
Notaris tugasnya adalah menyiapkan berita acara RUPS membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek.
Akuntan Publik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat atas laporan tersebut. Selain itu mereka juga bertugas memberikan petunjuk pelakanaan cara-cara pembukuan yang baik.
Konsultan Hukum melakukan penelitian terhadap aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsaan usaha emiten
Perusahaan Penilai melakukan kegiatan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan go public . Selain itu, perusahan ini juga melakukan penilaian kembali atau penilaian ulang atas aktiva perusahaan. Penilaian sebagai dasar untuk mengetahui harga wajar aktiva perusahaan sebagai dasar untuk melakukan emisi pasar modal.
Produk-produk Pasar Modal
Terdapat beberapa produk dalam transaksi jual beli di pasar modal. Produk-produk tersebut di antaranya reksadana, obligasi, saham. Berikut ini adalah penjelasan mengenai produk yang terdapat di pasar modal tersebut.
Reksadana
Reksadana adalah sertifikat yang memjelaskan bahwa pemiliknya atau investor menyerahkan sejumlah dana tertentu untuk digunakan sebagai modal berinventasi. Dalam praktiknya. Istilah reksadana dikenal sebagai gabungan dana dari berbagai pihak yang digunakan bersama-sama untuk melakukan inventasi. Masing-masing peserta reksadana tidak mengenal satu sama lain, namun memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasi secara bersama tersebut.
Untuk dapat disebut reksadana, harus terdapat satu pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk menginvestasikan uang mereka. Pihak ini disebut dengan manajer investasi reksadana. Manajer investasi adalah perusahaan pengelola yang berbadan hukum dan bertugas memutusskan jenis investasi apa yang memberikan keuntungan yang tinggi.
Reksadana ini memiliki beberapa daya tarik di antaranya kemudahan investor untuk melakukan investasi, keuntungan yang lebih besar dari pada di simpan di bank, semua aktivitas investasi diserahkan sepenuhnya kepada manajer investasi, dan mudah diperjual belikan.
Batas Maksimum Pemberian Kredit
Jenis Reksadana Tingkat Resiko Karakter Investor
Reksadana Pasar Uang Rendah Risk Averter (Penghindar risiko)
Reksadana Pendapatan Tetap Sedang Risk Neutral (Moderat terhadap risiko)
Reksadana Campuran Agak Tinggi Risk Neutral/ Risk Seeker
Reksadana Saham Tinggi Risk Seeker ( Penyuka Risiko)
Manajer investasi dapat berinvestasi ke jenis reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan resadana saham. Seluruh jenis reksadana tersebut memiliki tingkat resiko yang berbeda.
Harga setiap unit reksadana disebut dengan nilai aktiva bersih (NAB) pet unit. NAB adalah perbandingan antara total nilai investasi yang dilakukan manajer investasi yang dikeluarkan investasi dengan total volume reksadana yang diterbitkan. Manajer investasi tidak diperkenankan menghitung naik turunya NAB. Tugasnya itu diserahkan kepada kustodian, yang memilik kewenangan menyimpan aset-aset yang menjadi intrumen investasi reksadana.
Obligasi
Obligasi adalah intrumen surat utang yang cukup banyak diperjualbelikan di pasar modal. Surat utang (fixed income securities) adalah surat berharga (efek) yang memberikan “pendapatan tetap” kepada pemiliknya selama jangka waktu berlaku efek tersebut. Beberapa jenis surat utang merupakan intrumen pasar uang, sedangkan sebagian lagi termasuk intrumen pasar modal.
Pengertian Obligasi:
Obligasi adalah surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindah tanggankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentuakan kepada pihak pembeli obligasi tersebut .
Pengelompokan Jenis Obligasi
Beberapa jenis obligasi dapat ditinjau dari sisi penerbit, sistem pembayaran bunga, hak penukaran/ opsi, dan sisi jaminan/ collateral. Penjelasan atas jenis obligasi adalah sebagai berikut:
1. Ditinjau dari sisi penerbit
a. Corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik berbentuk badan usaha mikik negara (BUMN) maupun badan usaha swasta.
b. Government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.
c. Municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

2. Ditinjau dari system pembayaran bunga
a. Zero coupn bonds, yaitu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik.
b. Coupon bonds, yaitu obligasi dengan kupon yang dapt diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.
c. Fixed coupon bonds, yaitu obligasi dengan tingkat kopun bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan acuan (benchamark)
d. Floating coupon bonds, yaitu obligasi dengan tingkat bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan acuan (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga eposito bank pemerintah dan swasta.

3. Ditinjau dari obligasi/opsi
a. Convertible bonds, yaitu obligasi yang membeikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut kedalam sejumlah saham milik penerbitnya.
b. Exchangable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.
c. Callable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
d. Putable bonds, yaitu obligasi yang menberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

4. Di tinjau dari Segi Jaminan/ Collateral
a. Secured bonds, yaitu obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu milik penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga.
b. Unsecured bonds, yaitu obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum.
Mekanisme Penerbitan Obligasi
Proses atau mekanisme penerbitan obligasi terdiri dari empat, yaitu sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan, untuk memenuhi persyaratan pendaftaran emisi obligasi sampai dengan penjualan. Perusahaan yang akan menerbitkan obligasi terlebih dahulu harus melakukan persiapan internal, seperti menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan pemegang saham mengenai rencana penerbitan obligasi. Setelah disetujui dalam RUPS, dilakukan penunjukan penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang terkait, persiapan dokumen emisi, penyelenggarakan due dili gence meeting, penandatanganan kontrak pendahuluan engan bursa efek.
2. Tahap Pengajuan, yaitu pengajuan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
3. Tahap Penawaran Umum Perdana Obligasi, yaknisetelah dinyatakan efektif maka obligasi mulai ditawarkan kepada umum di pasar modal.
4. Tahap Pencatatan dan Perdagangan, setelah kegiatan di pasar perdana selesai, obligasi tersebut dicatatkan di bursa efek dan untuk selanjutnya dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Saham
Saham adalah tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan tertentu pada perusahaan penerbit saham bersangkutan. Bentuk fisik saham berupa selembar kertas yang menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Pemilik saham mendapatkan keuntungan dari pernyataan dari perusahaan tersebut, namun hal tersebut sangat tergantung pada perkembangan perusahaan penerbit saham. Jika perusahaan penerbit saham dapat menghasilkan laba yang besar, para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan melalui dividen.
Pemilik saham juga dapt memperoleh capital gain atau kelebihan harga jual diatas harga beli. Untuk memdapat capital gain, pemilik perusahaan harus memiliki strateg, diantaranya mengetahui waktui yang tepat kapan membeli dan kapan menjualnya kembali. Umumnya pemilik saham akan membeli pada saat harga rendah dan menjualnya kembali pada saat harga meningkat atau tinggi. Selain mendapat keuntungan, pemilik sahan juga memiliki risiko. Misalnya pada saat perusahaan tersebut harus tutup karena menderita kerugian. Dalam hal ini hak klaim pemegang saham memepati posisi terakhir. Selain itu risiko lainnya adalah capital loss, yaitu penurunan harga jual di bawah harga beli.
Perbedaan antara Saham dan Obligasi
Saham
1. Merupakan bukti kepemilikan
2. Diterbitkan atas nama
3. Jangka waktu dan umur saham
4. Pendapatan diperoleh dari hak atas pembayaran dividen dan jumlahnya tergantung pada keuntung perusahaan.
5. Dividen dibayar dari keuntungan perusahaan, potensi laba saham sulit diprediksi dan umumnya masih berupa etimasi.
6. Harga saham lebih berfluktuasi, sangat sensitif terhadap kondisi mikro dan makro ekonomi.
7. pemegang saha memiliki hak suara atau hak menentukan perkembangan usaha.
8. jika terjadi likuidasi maka hak klaim pemegang saham pada posisi terakhir.
Obligasi
1. Merupakan bukti pengakuan utang.
2. Diterbitkan atas unjuk.
3. Jangka waktu terbatas, tanggal jatuh tempo ditentukan pada saat emisi.
4. Pendapat berasal dari tingkat bunga dan pokok periopde pembayaran telah di tetapkan terlebih dahulu.
5. Dalam keadaan untung atau rugi, perusahaan tetap harus membayar bunga dan pokok pada tanggal jatuh tempo.
6. harga obligasi relatif stabil namun sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga dan inflasi.
7. pemegang obligasi tidak memiliki hak suara atau hak untuk menentukan perkembangan usaha.
8. pemegang obligasi memiliki hak klaim terlebih dahulu atas aktiva apabila terjadi likuidasi.

Sanksi di Pasar Modal
Beberapa hal yang tidak diperkenankan dalam kegiatan atau aktivitas dipasar modal, di antaranya sebagi berikut:
Manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek secara langsung maupun tidak langsung
1. menipu atau mengelabui pihak lain, dengan menggunakan sarana atau cara apa pun.
2. Membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material, atau mengungkapkan fakta material agar pernyatan dibuat tidak menyesatkan.
3. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga efek, apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan.
4. Bertransaksi untuk mengacaukan harga efek, setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua atau lebih transaksi efek baik langsung maupun tidak langsung karena akan menyebabkan harga efek di bursa menjadi naik atau turun, sehingga mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual atau pula menahan efek.
Perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam atau pihak yang dipersamakan dengan orang dalam
1. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud.
2. Memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi yang dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
3. Setiap pihak berusaha memperoleh inormasi dari orang dalam secara melawan hukum kemudian memperolehnya, dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam.
4. Setiap pihak berusaha memperoleh informasi dari orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum, dan atas perbuatan ini tidak dikenakan larangan bafi orang dalam sepnjang informasi tersebut disediakan oleh emiten atau perusahaaan publik tanpa pembatasan.
5. Perusahaan yang memiliki informasi dari orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik tersebut kecuali apabila perusahaan publik tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri tetapi perintah nasabahnya dan perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.
Atas pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut, pelaku di pasar modal akan mendapatkan sanksi sebaogai berikut:
1. Sanksi adminitrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan perjanjian, dan pembatalan pendaftaran.
2. Sanksi pidana berupa pidana kurungan atau penjara
Pengertian / Arti Definisi Saham Biasa Dan Saham Preferen - Ilmu Pengetahuan Dasar Investasi Ekonomi Keuangan
Wed, 30/05/2007 - 10:27pm — godam64
A. Saham Biasa
Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagaian pendapatan tetap / deviden dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan.
Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan besar kecil saham yang dipunyai. Semakin banyak prosentase saham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan.
B. Saham Preferen
Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran manajemen akan berusahan sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser.
C. Pemilik Saham Individu / Perorangan dan Organisasi / Perusahaan
Pemilik saham individu adalah orang perorangan non badan usaha yang menanamkan sejumlah uang ang dimilikinya ke pasar modal dengan ekspektasi mendapatkan laba keuntungan yang lebih tinggi daripada menabung di bank. Sedangkan pemilik saham organisasi, instansi atau perusahaan adalah badan usaha yang mengelola sebagian atau sekuluh modal yang dimilikinya untuk dikelola di pasar modal untuk mendapatkan keuntungan yang besar secara profesional.
• ekonomi Hak Cipta / Copyright © 2005-2008 Organisasi.Org
Pengertian Istilah Investasi Pasar Modal - Pengertian & Arti Definisi Prospektus, Pasar Perdana, Insider, Bursa Utama, Dll
Sat, 12/05/2007 - 11:31am — godam64
A. Prospektus
Prospektus adalah suatu dokumen yang memberikan informasi serta penjelasan mengenai penerbitan sekuritas baru beserta perusahaan penerbit.
B. Prospektus Red Herring
Prospektus Red Herring adalah prospektus yang disebarkan kepada calon investor sebelum adanya izin persetujuan penerbitan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).
C. Pasar Perdana
Pasar Perdana adalah pasar tempat perusahaan yang baru menerbitkan sekuritas untuk menambah modal perusahaan.
D. Pasar Sekunder
Pasar Sekunder adalah pasar tempat jual beli saham-saham perusahaan yang telah terbit untuk menambah modal perusahaan.
E. Insider / Pihak Dalam
Pihak Dalam atau Insider adalah pejabat, pemegang saham, direktur, dsb yang bisa mendapatkan informasi kegiatan dan kondisi operasional suatu perusahaan tertentu.
F. Harga Penawaran
Harga Penawaran adalah harga jual saham biasa yang ditawarkan kepada masyarakat umum.
G. Bursa Utama
Bursa Utama adalah suatu tempat resmi dan legal untuk perdagangan sekuritas yang telah terdaftar. Contohnya adalah Bursa Efek Surabaya / BES dan Bursa Efek Jakarta / BEJ yang menggabungkan diri.
H. Bursa Paralel
Bursa Paralel adalah jaringan dealer yang mengurus perdagangan sekuritas yang belum terdaftar secara resmi.
I. Perusahaan Publik
Perusahaan Publik adalah perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang menyertakan modal dan tidak terlibat secara langsung dalam operasional dan manajemen perusahaan tersebut.
J. Biaya Emisi
Biaya Emisi adalah biaya yang dikenakan atas penerbitan obligasi atau saham baru.
K. Persyaratan Margin
Persyaratan Marjin yaitu peraturan yang mengatur persentasi utang maksimum yang dapat digunakan untuk membeli sekuritas.
ekonomi
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Pasar modal (capital market) adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegitan berupa penawaran dan perdagangan efek. Efek merupakan surat berharga yang meliputi antara lain surat pengakuan utang, surat berharga komersial saham, obligasi, tanda bukti hutang, right issue, dan waran .
Bahwa kegiatan pasar modal meliputi :
a. Pelaku
b. Komoditas
c. Lembaga Penunjang
d. Hak dan Kewajiban
Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Badan Pengawasan Pasar Modal ( Bapepam) yang struktur organisasinya berada di bawah Dapartemen Keuangan.
Lembaga Penunjang Pasar Modal :
a. Kustodian
b. Penjamin Emisi Efek
c. Biro Administrasi Efek
d. Wali Amanat
e. Penaggung (guarantor)
f. Agen Pembayar (paying agent)
g. Pedagang Efek
h. Perantara Pedagang Efek ( Broker)
i. Perusahaan Efek
Profesi Penunjang Pasar Modal diantaranya adalah :
a. Notaris
b. Akuntan Publik
c. Konsultan Hukum
d. Perusahaan Penilai
Produk-produk Pasar Modal
a. Reksadana
b. Obligasi
c. Saham
Sanksi di Pasar Modal
a. Manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek secara langsung maupun tidak langsung
b. Perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam atau pihak yang dipersamakan dengan orang dalam
SARAN
Dalam Pembuatan makalah ini, penyusun menyadari masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kontribusi para pembaca dalam bentuk kritik dan saran demi kesempurnaa makalah ini. Kritik dan saran tersebut akan diterima dan dijadikan sarana untuk penyusunan makalah yang akan datang agar lebih baik.

Sunday, 5 April 2009

Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

April 05, 2009 0 Comments
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DARI SUDUT CIRI, SUBJEK, SUMBER DAN DASAR HUKUM EKONOMI
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Semester Genap 2008/2009
OLEH :
MONIQUE FRP 0710113163
KELAS B
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009
Dilihat dari sudut ciri atau karakteristik hukum ekonomi, Undang-undang Kepariwisataan memenuhi ciri atau karakteristik tersebut diantaranya,
1.Mencakup hukum publik dan hukum privat
Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan yakni mencakup perbuatan pemerintah dan perbuatan masyarakat sebagai individu. Perbuatan hukum publik di bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah misalnya pembangunan industri pariwisata seperti telah dijelaskan pada penjelasan pasal 7, pemerintah melayani prosedur pelayanan pendaftaran usaha pariwisata yang sederhana, teknis, administratif yang mudah sehingga dapat tercapai penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini diatur dalam penjelasan pasal 15 ayat 2. Selain itu mengenai pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar seperti yang diatur dalam pasal 20. Sedangkan perbuatan hukum privat di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah misalnya pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang kepariwisataan sebagaimana diatur dalam pasal 31.
2.Hukum ekonomi mencakup lebih luas dari hukum perdata dan hukum dagang karena terdapat unsur publik yang harus diatur. Ini dapat dilihat pada pasal 62 dan 63 mengenai sanksi administratif dari pemerintah dan pada bab XV mengenai ketentuan pidana. Pasal 11 menjelaskan mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kepariwisataan yang merupakan perbuatan hukum privat akan tetapi tujuannya untuk mendukung pembangunan kepariwisataan yang memenuhi unsur publik yang dilakukan oleh pemerintah.
3.Merupakan perpaduan dari bidang: hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum internasional, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara.
Dalam hukum ekonomi terdapat sanksi dalam hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Sanksi dalam hukum pidana diatur dalam bab XV ketentuan pidana, ketentuan hukum administratif diatur pada bab XIV pasal 62 dan 63, sedangkan ketentuan sanksi dalam hukum perdata tidak diatur dalam satu bab secara khusus akan tetapi dapat dilihat pada beberapa pasal, diantaranya pasal 16 yang menjelaskan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 15.
4.Bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan transnasional.
Maksud interdisipliner adalah bahwa hukum ekonomi tidak hanya mencakup satu bidang hukum saja, tetapi mencakup beberapa hukum lain. Misalnya hukum perdata, hukum dagang, pidana, hukum internasional, hukum tata negara dan hukum administrasi. Salah satu contoh hubungan tersebut dapat dilihat pada pasal 14 yang menunjukkan hubungan hukum ekonomi dengan hukum dagang karena pasal ini menjelaskan mengenai usaha-usaha pariwisata. Kemudian pasal 17 juga menunjukkan adanya hubungan hukum ekonomi dengan hukum dagang yakni kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata.
Maksud dari multidisipliner adalah bahwa masih dibutuhkannya landasan ilmu yang lain, hal ini dapat dilihat pada pasal 11 yang menjelaskan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan. Dalam pelaksanaan ketentuan ini sudah jelas bahwa dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan itu membutuhkan ilmu yang lain.
Maksud dari transnasional adalah bahwa hukum ekonomi tidak bisa terlepas dari unsur asing dan melintasi batas negara. Ini dapat dilihat pada pasal 10 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan. Ini menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa terlepas dari hubungan lintas batas negara.
5.Mengatur secara terinci
Maksudnya hukum ekonomi tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan saja, tapi akan dibuat peraturan pelaksana yang lain, bahkan aturan teknisnya juga. Misalnya dalam bidang kepariwisataan, selain disusun Undang-Undang No.10 tahun 2009 pemerintah juga membuat peraturan pelaksanaan yang lain.
6.Menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan umum
Maksudnya di sini adalah agar kepentingan individu dan kepentingan umum juga tidak dilanggar sehingga dapat berjalan bersama-sama. Hal ini dapat dilihat pada babVII pasal 18 sampai dengan pasal 27 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pemerintah dan atau pemerintah daerah, setiap orang, setiap wisatawan, setiap pengusaha pariwisata serta larangan kepada setiap orang untuk merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
Subyek hukum ekonomi yang ada dalam Undang-Undang Kepariwisataan antara lain:
1.Pemerintah
Dapat dilihat pada bab I pasal 1 angka 13, 14, dan 15 terdapat pengertian pemerintah pusat, pemerintah daerah dan menteri. Selanjutnya pada bab IV pasal 10 dan 11 menjelaskan mengenai pengembangan yang mendukung pembangunan kepariwisataan dilakukan antara pemerintah dan pemerintah daerah serta antara pemerintah dengan lembaga yang terkait dengan kepariwisataan. Pasal 13 angka 3 juga menjelaskan bahwa kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 15, 16, dan 17 menjelaskan mengenai tugas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam usaha pariwisata. Pasal 18 menjelaskan mengenai hak pemerintah dan pemerintah daerah pasal 23, pasal 28 menjelaskan mengenai wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam kegiatan kepariwisataan. Pasal 36 menjelaskan mengenai pemerintah memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata indonesia dan pasal 43 mengenai pembentukan badan promosi pariwisata daerah. Pasal 52, pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan SDM pariwisata. Pasal 57 menjelaskan bahwa pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat.
2.Pelaku usaha
Dapat dilihat pada bab I pasal 1 angka 8 mengenai pengertian pengusaha pariwisata. Kemudian pada bab VI mengenai usaha pariwisata juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 15. Dan ditekankan lagi pada pasal 26 mengenai kewajiban-kewajiban lain daripada pengusaha pariwisata. Sedangkan mengenai hak pengusaha pariwisata diatur dalam pasal 22. Pasal 56 juga menjelaskan bahwa pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Masyarakat/konsumen
Dapat dilihat pada pasal 19 dan 20 mengenai hak masyarakat yang pada undang-undang ini disebut sebagai setiap orang dan setiap wisatawan. Sedangkan mengenai kewajibannya diatur dalam pasal 24 dan 25 serta larangannya pada pasal 27.
4. Non Government Organization/ Lembaga Swadaya Masyarakat
Dalam Undang-Undang Kepariwisataan menjelaskan bahwa di bidang kepariwisataan terdapat pula lembaga swasta dan bersifat mandiri yang bertugas meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah dan mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Lembaga tersebut adalah Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibukota negara dan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini diatur pada bab IX pasal 33 sampai dengan pasal 49. Selain itu terdapat pula satu wadah yang mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif yakni Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, terdiri atas pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata. Hal ini diatur secara khusus pada pada bab XI pasal 50 dan 51.
Undang-undang kepariwisataan merupakan salah sumber hukum ekonomi yang berupa perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 yang sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum ekonomi yang ada dalam Undang-undang kepariwisataan dapat dilihat pada konsideransnya yakni pada dasar menimbang dan dasar mengingat. Pada dasar menimbang telah dijelaskan bahwa fungsi dari kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ditegaskan pula dalam dasar mengingat pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945.