e-portofolioanak: HUKUM

PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS

HUKUM November 13, 2012

Penyitaan Minuta Akta Notaris oleh Kepolisian bisakah dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan?

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (pasal 1 angka 16 KUHAP). Adapun benda yang disita hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur dalam pasal 39 KUHAP.

Pasal 43 KUHAP menentukan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris merupakan pejabat yang menyimpan Minuta Akta dan berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya berdasarkan undang-undang, dalam hal ini UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, penyitaan Minuta Akta Notaris harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sebagai tambahan, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" penyitaan Akta Notaris berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 dan pasal 43 KUHAP.

Adapun dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta dapat dilakukan dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan.

Pasal 8 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Penyidik untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MPD dengan memuat alasannya; tembusan permohonan disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Tata cara tersebut berlaku pula untuk pengambilan fotokopi Minuta Akta Notaris berdasarkan pasal 2 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Untuk syarat pengambilan fotokopi Minuta Akta diatur dalam pasal 3 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

a) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau

b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Untuk syarat pengambilan Minuta Akta diatur dalam pasal 9 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

a) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

c) ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;

d) ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau

e) ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).

Persetujuan MPD atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta diberikan setelah MPD mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan (pasal 4 jo. pasal 10 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007). MPD wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari (kerja) sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud; dan apabila jangka waktu terlampaui MPD dianggap menyetujui (pasal 6 jo. pasal 12 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Pemberian fotokopi Minuta Akta kepada Penyidik disertai dengan berita acara serah terima (pasal 7 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007). Sedangkan untuk Minuta Akta, Penyidik hanya dapat meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/atau cap jempol pada hari yang ditentukan; dan apabila pemeriksaan belum selesai maka Notaris membawa kembali Minuta Aktanya untuk diperiksa kembali pada hari yang ditentukan; dan apabila pemeriksaan telah selesai maka Minuta Akta diserahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan (pasal 13 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Share |

Perbedaan antara Legalisasi dan Register (Waarmerking)

HUKUM November 13, 2012

Perbedaan antara Legalisasi dan Register (Waarmerking) adalah:

1. Legalisasi

Artinya, dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut ditanda-tangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan tanda-tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda-tangannya, dan pihak (yang bertanda-tangan dalam dokumen) karena sudah dijelaskan oleh notaris tentang isi surat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa ybs tidak mengerti isi dari dokumen/surat tersebut.

Untuk legalisasi ini, kadang dibedakan oleh notaris yang bersangkutan, dengan Legalisasi tanda-tangan saja. Dimana dalam legalisasi tanda-tangan tersebut notaris tidak membacakan isi dokumen/surat dimaksud, yang kadang-kadang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya: notaris tidak mengerti bahasa dari dokumen tersebut (contohnya: dokumen yang ditulis dalam bahasa mandarin atau bahasa lain yang tidak dimengerti oleh notaris yang bersangkutan) atau notaris tidak terlibat pada saat pembahasan dokumen di antara para pihak yang bertanda-tangan.

2. Register (Waarmerking)

Artinya, dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada notaris yang bersangkutan.

Contohnya: Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak di legalisir oleh Notaris pada tanggal 18 Januari 2008, maka bentuknya tidak bisa legalisasi biasa, melainkan hanya bisa didaftar (waarmerking) saja.

Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada Register (waarmerking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakian sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas

nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli yang dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya di hadapan notaris setempat.

Share |

Pengembang Boleh Bangun di Bawah Tipe 36 (21 red)

HUKUM November 01, 2012

Kamis, 04/10/2012 | 11:58 WIB JAKARTA- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi) akhirnya tersenyum lebar. Pasalnya gugatan mereka soal penghapusan pasal 22 ayat 3 UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian mereka memiliki kewajiban lagi untuk membangun rumah minimal 36 m2.

Keputusan MK ini akan berdampak pada masyarakat bisa menikmati subsidi rumah dengan luas di bawah 36 m2. Pemenuhan gugatan pencabutan pasal 22 ayat 3 ini dibacakan dalam putusan MK yang diketuai oleh Mahfud MD. "Dengan ini memutuskan untuk menyetujui pemohon untuk batasan rumah tapak dan deret minimal tipe 36 m2 UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman," kata Mahfud di kantor MK, Jakarta, Rabu (3/10).

Atas putusan ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli rumah dibawah tipe 36 m2 dan mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ketua DPD Apersi Eddy Ganefo menegaskan, putusan MK ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, bukan Apersi. Hal ini karena masyarakat yang memiliki kemampuan membeli rumah di bawah tipe 36 m2, bisa terakomodasi. "Masyarakat yang bisa beli di bawah 36 m2 masih banyak. Dengan putusan ini maka mereka bisa menikmati subsidi," tambahnya.

Kuasa hukum Apersi M. Joni menuturkan, keputusan MK adalah tepat karena UU. No 1/2011 telah melanggar konstitusi khususnya meniadakan hak orang untuk memperoleh rumah. "Melanggar konstitusi pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas, salah satunya, tempat tinggal," kata Joni.
Apersi yakin stok rumah tipe di bawah 36 m2 yang sebelumnya tertahan tak bisa dibangun bakal laris diburu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Eddy Ganefo mengatakan sebanyak 10.000 rumah siap terserap pasar dari total 20.000 unit yang kini tersedia. "Dengan ini (putusan MK) tipe dibawah 36 m2 akan terserap. Saat ini total yang sudah siap jual 20.000 unit dan sampai tiga bulam ke depan, saya yakin 10.000 unit akan terjual," katanya seperti dilansir detik.

Eddy yakin tidak semua masyarakat mampu membeli rumah tipe 36 m2 dan di atasnya, hingga penting bagi Apersi memohon peninjauan hukum terhadap UU No 1 Tahun 2011.

Dalam UU tersebut sebelumnya memang mengatur batas minimal luas lantai rumah tunggal dan rumah deret, paling sedikit 36 meter persegi. Dengan hadirnya UU yang menghapus tipe 21, maka rumah yang dibangun pengembang hanya tipe 36 ke atas. Padahal saat ini rumah tipe 36 harganya umumnya di atas Rp 70 juta. Hal ini mendorong pengembang yang tergabung dalam Apersi mengajukan judicial review.

"Dengan adanya UU ini membatasi kemampuan rakyat membeli rumah. Sebelum ada UU ini rakyat bisa membeli rumah dengan tipe 21. Jadi sekarang ada selisih 15 meter. Katakanlah harga pokok per meter Rp 1 juta, itu belum level jual. Padahal data BPS terdapat 13,6 juta rakyat yang tidak mampu membeli rumah. Dengan adanya UU ini Pemda tidak berani mengeluarkan IMB di bawah tipe 36," kata pemohon mewakili Apersi Echsanullah waktu itu. dtc

sumber : surabayapost.online

Share |

JAMINAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

HUKUM Oktober 19, 2012

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.

2. Bank tidak diperkenankan memberi kredit pada usaha yang dari awal telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.

3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal ending limit).

Bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

KREDIT BERMASALAH

Adalah kondisi dimana debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT BERMASALAH

I. FAKTOR INTERN BANK

1. Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit

Misal; kredit diberikan tanpa pendapat atau saran dari komite kredit, taksasi nilai jaminan lenih tinggi dari nilai riil, kredit diberikan kepada perusahaan yang belum berpengalaman, daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank adalah hasil rekayasa, serta bank tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur.

2. Lemahnya sistem informasi, pengawasan,dan administrasi kredit.

Dapat dilihat dari penarikan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan riil, bank jarang mengadakan analisis cash-flow, status kredit, bank tidak mengawasi penggunaan kredit, komunikasi antara bank dengan debitur kurang lancar, tidak ada rencana dan jadwal yang tegas mengenai pembayaran kembali, bank tidak meminta dan menerima neraca rugi/laba, bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka, bank mengabaikan cerukan debitur, serta bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur.

3. Campur tangan berlebihan

Kredit diberikan atas usul dari pihak petugas bank yang bersahabat dengan debitur, pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan kredit.

4. Lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

Kurang sempurna dalam hal ini maksudnya seperti penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, tidak dapat merealisir jaminan kredit, serta bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.

PENGGOLONGAN KREDIT BERMASALAH (Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum)

1. LANCAR

2. DALAM PERHATIAN KHUSUS

3. KURANG LANCAR

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari

b. Sering terjadi cerukan

c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah

d. Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan selama 90 hari

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. DIRAGUKAN

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

d. Terjadi kapitalisasi bunga

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. MACET

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 270 hari

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

c. Dari segi hukum, maupun segi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

II. FAKTOR KETIDAKLAYAKAN DEBITUR

1. Debitur Perorangan

Sumber: penghasilan

Gangguan: kesehatan, kematian, perceraian.

2. Debitur Korporasi

Salah urus/mismanagement, kurangnya pengetahuan dan pengalaman, dan adanya penipuan.

III. FAKTOR EKSTERN

1. Menurunnya kegiatan ekonomi

2. Tingginya suku bunga kredit

3. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggungjawab.

4. Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

Sumber Penyebab Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)

Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Self Dealing

Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah.

2. Anxiety for Income

Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

3. Compromise of Credit Principles

Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

4. Incomplete Credit Information

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

5. Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank.

6. Complacency

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan

7. Lack of Supervising

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

8. Technical Incompetence

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan meupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik.

9. Poor Selection of Risks

Risiko tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:

a. Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank.

b. Pejabat kredit harus mampu menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya.

c. Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan

d. Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.

e. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank.

f. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

10. Overlending

Overlending adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.

11. Competition

Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.

DAMPAK KREDIT BERMASALAH

1. Terhadap kelancaran operasi bank pemberi kredit dalam pandangan bank sentral:

a) Aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya (kewajiban PPAP=penyisihan penghapusan aktiva produktif)

b) Menurunnya profitabilitas ( ROA= Return On Asset)

c) Megurangi jumlah modal bank yang berakibat pada menurunnya persentase car dan bank harus memasukkan modal.

2. Terhadap industri perbankan

a) Turunnya likuiditas, solvabilitas, dan kepercayaan masyarakat

b) Bank systemic risk

3. Terhadap kehidupan ekonomi dan moneter negara

a) Peranan bank sebagai lembaga intermediasi tidak dapat berfungsi sehingga akan memperkecil kesempatan peluang bisnis, proyek baru, lapangan kerja baru, dsb.

PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH

Dengan prinsip kehati-hatian

1. Permohonan

2. Analisis

3. Keputusan

4. Perjanjian

5. Pengikatan jaminan

6. Dropping kredit

7. Pengawasan

8. Pelunasan dan atau perpanjangan

GEJALA AWAL KREDIT BERMASALAH

1. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit

2. Penurunan kondisi keuangan debitur

3. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar.

4. Menurunnya sikap kooperatif debitur

5. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.

6. Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti.

7. Timbulnya problem pribadi serius.

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Administrasi Perkreditan

Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya:

a. Penjadwalan Kembali ( rescheduling )

Perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan Kembali ( reconditioning )

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

c. Penataan Kembali ( restructuring )

Perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Restrukturisasi kredit berdasarkan SK.Dir. BI 31/150/KEP/DIR/1998

Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR HUKUM

Penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, diantaranya:

a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN yaitu apabila utang negara tersebut telah diserahkan pengurusan kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara tersebut kemudian setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang harus dibayar termasuk bunga uang, denda serta biaya yang bersangkutan dengan piutang ini oleh ketua panitia dan penanggung utang/penjamin utang dibuat surat pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia.

Tambahan:

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara karena bank milik negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara (pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Penyelesaian kredit bank milik negara dapat diusahakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (anggotanya wakil dari Depatemen Keuangan, Departemen Hankam, Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia; sedangkan struktur organisasinya terdiri atas PUPN Pusat, wilayah dan cabang).

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN, yaitu apabila piutang negara tersebut telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara terssebut. Piutang yang diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi yang penanggung utangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya.

Mekanisme penyelesaian pengurusan piutang negara paling tidak melalui tahapan:

1. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.

2. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan, seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti. Dengan demikian, PUPN mempunyai kewenangan parate executie.

3. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia dengan surat paksa melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang/penjamin utang dan penyaderaan terhadap penanggung utang/penjamin utang dan pernyataan lunas piutang negara.

4. Dalam hal penyitaan khusus khususnya terhadap kekayaan yang tersimpan di lembaga perbankan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.376/KMK.09/1995, maka PUPN dapat melakukannya tanpa memerlukan izin terlebih dari Menteri Keuangan. Adapun hasil dari penyitaan tersebut untuk digunakan pembayaran atau pelunasan hutang penanggung utang/penjamin utang.

b. Melalui badan peradilan

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan ketua pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

c. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, serta putusan arbitrase.

Keuntungan penggunaan lembaga arbitrase antara lain:

1. Penyelesaiannya relative tidak memerlukan waktu yang lama

2. sifatnya tertutup maka diharapkan nama baik para pihak terjaga

3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil

4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase

5. serta putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan

d. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Dilakukan melalui tindakan pemantauan kredit, peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan, restrukturisasi kredit, penagihan piutang, penyertaan modal pada debitur, memeberikan jaminan atau penanggungan, pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.

Penanganan kredit macet oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diantaranya melalui penyertaan modal sementara (pasal 15 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yaitu bahwa dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit. Penyertaan modal sementara dilakukan secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi penyertaan modal.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam menangani kredit bank dalam penyehatan sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 dilakukan melalui:

1. Tindakan Pemantauan Kredit

2. Peninjauan ulang

3. Pengubahan

4. Pembatalan

5. Pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan

6. Restrukturisasi kredit

7. Penagihan piutang

8. Penyertaan modal pada debitur

9. Memberikan jaminan atau penanggungan

10. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Perbankan Syariah

Penyelesaian kredit bermasalah perbankan syariah melalui arbitrase

Kewenangan arbitrase menyelesaikan perbankan syari‟ah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian pactum de compromittendo atau dibuat ketika terjadi sengketa akta kompromis8. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering sekali dilakukan dalam dunia bisnis (termasuk dunia perbankan). Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi9. Proses hukum yang memerlukan waktu panjang, biasanya dijadikan alasan utama dalam memilih arbitrase disamping penyelesaian arbitrase yang bersifat win win solution dan tidak menempatkan para pihak sebagai lawan. Penanganan sengketa syariah oleh badan arbitrase telah dirintis oleh BAMUI (Badan Arbitrase Mualamat Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1993 untuk menyelesaikan sengketa bidang muamalat10. Dalam perkembangannya BAMUI kemudian menjadi cikal bakal BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Penyelesaian kredit bermasalah perbankan syariah melalui peradilan umum

Selain arbitrase, peradilan umum berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syari‟ah berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sejak lahirnya perbankan syari‟ah (kelahiran Bank Mualamat 4 Indonesia tahun 1991), peradilan umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari‟ah11, namun sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat

Dalam upaya penyelesaian masalah kredit bermasalah ini pihak bank melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan.Tindakan represif adalah pertama dengan cara perdamaian yaitu penundaan waktu dan keringanan suku bunga dan angsuran, kedua, penjualan barang jaminan yang dilakukan dengan cara damai atau penjualan barang jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak bank adalah sulit mengajak debitur untuk dapat bekerjasama dengan baik

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Keuangan (Finance)

Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. Oleh sebab itu SPV ini harus dijauhkan dari sponsor baik dalam bidang manajemennya maupun pemilikannya (tidak 100%), karena jika SPV sudah dikuasai atau diatur oleh sponsor, maka tidak akan ada perbedaan antara cabang perusahaan dan SPV.

Lembaga Keuangan mempunyai tugas memberikan jaminan kepada pihak bank terhadap kinerja debitur kredit bermasalah, bahwa usaha yang sedang dijalankan oleh debitur dapat memberikan hasil yang maksimal dan dengan dilakukan penjualan surat-surat berharga atas jaminan aset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka pihak bank dapat memperoleh keuntungan dan akan sanggup membayar kewajiban-kewajibannya kepada investor. Tugas dari Lembaga Keuangan sangat berat. Hal ini karena Lembaga Keuangan harus mampu menghitung dengan cermat nilai dari aset yang bukan hanya dihitung dari harga aset tersebut dipasaran (market price) dan juga harga pembelian (historical cost) tetapi juga harus mampu menilai asset tersebut dengan nilai yang akan mungkin dicapai atas pemanfaatan asset tersebut. Selain hal tersebut Lembaga Keuangan juga harus mampu melakukan manajemen usaha secara kontinyu untuk menjamin bahwa usaha debitur akan mengalami perubahan yaitu peningkatan performance usaha debitur baik tingkat produksi dan keuntungan.

Atas asset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka Lembaga Keuangan harus mampu melakukan split dan swap agar dapat menentukan dengan pasti komposisi jenis surat berharga yang akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada investor dan juga bank. Maka dalam hal ini, pengalaman Lembaga Keuangan dalam melakukan manajemen keuangan dan juga finance engineering sangat dibutuhkan.

Share |

Pages

PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS

Perbedaan antara Legalisasi dan Register (Waarmerking)

Pengembang Boleh Bangun di Bawah Tipe 36 (21 red)

JAMINAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Sumber Penyebab Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)

About Me

Temukan Saya

Advertise

recent posts

Blog Archive

Popular Posts